TERNATE.CT,–Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, diminta untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih.
Ini disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Dokter Militer Propinsi Maluku Utara, dr. Amind Drakel M.Ag. Selasa, (18/2/2025)
Ia mengatakan, bahwa tantangan pembangunan Maluku Utara dalam lima tahun kedepan adalah birokrasi yang professional, bersih, dan berintegritas.
“Jadi sukses dan gagalnya pemerintahan terletak pada mesin birokrasi sebagai pengendali utama kebijakan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan,”kata Amind saat di konfirmasi, Selasa (18/2/2025).
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu menambahkan, pengalaman 10 tahun pemerintahan AGK telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi terkorup. Lingkaran korupsi ada pada mental birokrasi yang buruk.
“Sejumlah kasus menjerat Mantan Gubernur AGK dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menjadi presiend buruk dan menjadi pelajaran penting yang harus dibenahi,”akunya.
Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Serly-Sarbin yang akan dilantik pada tanggal 20 Peberuari 2025 diminta untuk selektif dalam memilih Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/Sub Bagian yang akan menjalankan kebijakan kebijakan strategis untuk mewujudkan janji-janji kampanye selama proses pemilihan kepala daerah lalu.
Dalam proses penyusunan cabinet kerjanya maka beberapa saran yang diberikan:
Pertama, para pejabat eselon II yang telah diperiksa KPK dan menjadi saksi dipersidangan agar tidak lagi dipakai karena akan menjadi beban pemerintahan Serly-Sarbin dalam melaksanakan janji kampanye. Diminta agar aparat penegak hukum untuk terus menuntaskan kasus-kasus dugaan skandal mega korupsi yang melibatkan banyak pejabat di pemerintah daerah provinsi Maluku Utara yang belum tuntas sampai saat ini.
Kedua, para pejabatan eselon III dan IV agar dilakukan fit and proper test untuk memastikan mereka benar-benar memiliki kompetensi dan skill manajerial dan teknis dalam menjalankan beban tugas sehingga mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur terpilih.
Ketiga, membersikan para pejabat dan ASN Provinsi yang diduga memiliki pangkat karbitan dan jual beli pangkat dan bahkan ada yang tidak memenuhi syarat jenjang jabatan yang telah dilantik dan menunjukan indikasi korupsi dan mal administrasi.
“Jika Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan Serly-Sarbin mampu menata bobroknya tata kelola birokrasi Maluku Utara, maka dipastikan semua janji kampanye akan terwujud. Gubernur juga diminta untuk berhati-hati dengan para birokrat penjilat mereka dipastikan tidak professional dan akan menjerumuskan dalam lingkaran korupsi sebagaimana mereka lakukan terhadap mantan Gubernur AGK. Mereka bermental pecundang yang tidak bertanggungjawab terhadap masa depan Maluku Utara,”tandasnya.
Tinggalkan Balasan